Soal Cawapres, Koalisi Jokowi Lakukan Gerakan Tutup Mulut

Abaimaida City- Politisi PDIP, Aria Bima menyebutkan, koalisi Joko Widodo (Jokowi) melakukan gerakan tutup mulut soal calon wakil presiden (cawapres) Jokowi. Hal tersebut karena saat ini di kubunya tidak lagi membahas soal cawapres dan yang akan menyampaikan nantinya adalah Jokowi sendiri.

"Tidak ada masalah (soal cawapres), cuma waktunya semua gerakan tutup mulut, cuma Presiden nanti (yang bicara)," ujar Aria di Gedung DPR, Senin (6/8).

Ia mengatakan, dengan adanya dinamika saat ini, seperti salah satunya adalah soal para ulama PBNU yang menginginkan Ketua Umun PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tetap menjadi cawapres Jokowi dan ancaman mencabut koalisi jika tak dipilih Jokowi sebagai cawapres menunjukkan bahwa tensi politik sedang tinggi.

Menurutnya, tarik-menarik itu sangat kuat sehingga platform dari masing-masing partai pendukung pemerintah pengusung Jokowi ini harus lebih dikuatkan dan lebih substansial. Menurutnya, jika ada yang memaksakan salah satu tokoh untuk menjadi cawapres, maka tokoh lainnya juga pasti ada yang ingin memaksakannya. Contohnya seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto atau tokoh lainnya seperti Moeldoko atau Mahfud MD.

"Saya berharap keinginan para kiai itu bagus lebih pada substansi-substansi, narasi besar pemerintahan Jokowi. Para kiai yang lain juga tahu kok bahwa dalam pemerintah Jokowi ini ada tujuh menteri dari kader NU (Nahdlatul Ulama). Jadi lebih bagus semua cooling down," terangnya.

Apabila semua partai koalisi mengancam, katanya, maka itu tidak baik sebab tidak akan semua terakomodasi mengingat nama cawapres hanya satu. Jika terus memaksakan kehendak, katanya, maka bisa saja koalisi malah pecah.

"Itu sudah disepakati dalam pertemuan-pertemuan, termasuk Cak Imin. Beliau, juga sangat memahami keinginan para kiai, ingin kader PKB jadi cawapres tetapi mekanisme keputusan presiden dikonsultasikan dengan para partai pengusung," katanya.

Ia pun menegaskan, otoritas wapres benar-benar berada di tangan Jokowi dan dikonsultasikan dengan para partai politik pengusung.