Temui Dubes HAM Gubernur Papua Tagih Janji Belanda

Abaimaida City- Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai Belanda membuat kesalahan di Papua berupa janji-janji dengan masyarakat Papua. Janji-janji yang tak kunjung terwujud itu menyebabkan orang Papua menjadi korban pelanggaran HAM sampai sekarang ini.

"Pada pertemuan dengan Dubes HAM Belanda tadi, saya sampaikan bahwa Belanda yang membuat kesalahan dengan janji-janjinya. Sehingga orang Papua terus menjadi korban sampai sekarang," ujar Lukas Enembe kepada wartawan usai menerima Duta Besar Hak Asasi Manusia (HAM) Belanda, Mr.Kees van Baar di Jayapura, Kamis (4/5/2017).

Pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, didampingi Sekda Papua Hery Dosinaen dan Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzana Wanggai. Pertemuan antara Pemprov Papua dengan Duta Besar Hak Asasi Manusia (HAM) Belanda, Mr.Kees van Baar dan rombongan berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura selama tiga jam.

Enembe mengatakan, kunjungan Duta Besar Hak Asasi Manusia Belanda itu adalah untuk mendiskusikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua selama ini.

"Pihak Dubes HAM Belanda itu ingin mengetahui sudah sejauh mana penanganan kasus –kasus pelanggaran HAM di Papua dan menanyakan apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Papua," ujar Lukas Enembe.

Enembe menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah Papua harusnya dilakukan seperti penyelesaian konflik Aceh.

Dia menjelaskan kasus di Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

"Konflik yang terjadi di Papua sama seperti Aceh, karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga sering terjadi konflik dengan TNI/Polri," ujar Enembe.

"Jika ingin menyelesaikan persoalan di Papua, maka perlu dilakukan seperti di Aceh. Di mana, hadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia seperti ULMWP maupun KNPB," ujarnya.

Di sisi lain kata Lukas Enembe, Masalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua tidak satupun yang terselesaikan sampai di tingkat pengadilan hingga saat ini, sehingga masyarakat Papua menilai bahwa pemerintah tidak pernah mau menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi.

Menurut Enembe, persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan dan kesejahteraan, tetapi konflik terjadi, disebabkan adanya beda ideologi.

"Kalau konflik internal Papua itu lebih kepada perang suku, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun Narkoba," jelasnya.